Dalam rangka percepatan penyiapan lahan dan pemenuhan kelengkapan administrasi Program Sekolah Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, bertempat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi dalam rangka pembahasan usulan Sekolah Rakyat Permanen, khususnya terkait kesiapan daerah dalam memenuhi berbagai persyaratan dan Readiness criteria sebagai dasar pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan bersama jajaran perangkat daerah terkait mengikuti desk persiapan dan pembahasan pemenuhan kelengkapan administrasi. Berbagai dokumen dan persyaratan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Lamongan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan koordinasi bersama Kementerian Sosial.
Keikutsertaan Kabupaten Lamongan dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyiapan Sekolah Rakyat Permanen Lamongan, sekaligus memastikan seluruh aspek administrasi, teknis, lahan, infrastruktur, dan kesiapan pendukung lainnya dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Melalui sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kementerian Sosial, diharapkan proses penyiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat berjalan secara optimal sehingga mampu memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
#SelaluAda
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi dalam rangka pembahasan usulan Sekolah Rakyat Permanen, khususnya terkait kesiapan daerah dalam memenuhi berbagai persyaratan dan Readiness criteria sebagai dasar pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan bersama jajaran perangkat daerah terkait mengikuti desk persiapan dan pembahasan pemenuhan kelengkapan administrasi. Berbagai dokumen dan persyaratan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Lamongan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan koordinasi bersama Kementerian Sosial.
Keikutsertaan Kabupaten Lamongan dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penyiapan Sekolah Rakyat Permanen Lamongan, sekaligus memastikan seluruh aspek administrasi, teknis, lahan, infrastruktur, dan kesiapan pendukung lainnya dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Melalui sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Kementerian Sosial, diharapkan proses penyiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat berjalan secara optimal sehingga mampu memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
#SelaluAda
